PT Asuransi Jiwasraya menghadapi masalah. Perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia terpaksa menunda pembayaran kewajiban polis yang jatuh tempo bulan ini. Pembayaran untuk 711 produk bancassurance tertunda, senilai Rp 802 miliar. Kesalahan investasi yang dicurigai menyebabkan kebangkrutan Jiwasraya, sehingga mungkin tidak dapat membayar polis. Tujuh bank menjual produk asuransi bank Jiwasraya yang disebut JS Proteksi Plan, yang dirilis lima tahun lalu. Ketujuh bank tersebut adalah Tabungan Negara Bank (BTN), Standard Chartered Bank, Indonesia KEB Hana Bank, Victoria Bank, ANZ Bank, QNB Indonesia Bank dan Rakyat Bank Indonesia (BRI).
Mendekati kebangkrutan Jiwasraya menulis kepada sebuah bank yang memasarkan program perlindungan JS pada 10 Oktober. Dalam surat itu, Jiwasraya mengungkapkan bahwa keterlambatan pembayaran adalah karena masalah likuiditas yang telah membuat keuangan perusahaan dalam kesulitan. Padahal, dalam laporan keuangan 2017, perusahaan asuransi milik negara menunjukkan bahwa kinerja keuangannya masih bagus dengan untung Rp 2,4 triliun.
Seorang sumber menyebutkan kemungkinan penipuan pada masalah kebangkrutan Jiwasraya. Akibatnya, menteri badan usaha milik negara Rini Soemarno bahkan meminta Komite Audit Tertinggi (BPK) dan Biro Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit investigasi.
Dia mengungkapkan bahwa tekanan likuiditas mencegah Jiwasraya membayar kebijakan bancassurance karena kesalahan investasi. Antara 2007 dan 2012, Jiwasraya menginvestasikan dananya dalam pembelian kembali saham. Transaksi pembelian kembali (perjanjian pembelian kembali) adalah pinjaman yang memberikan jaminan dalam bentuk saham. Mengingat risiko tinggi, pinjaman tersebut menawarkan suku bunga tinggi.
Akibatnya, Jiwasraya berani merilis produk asuransi dengan suku bunga tinggi, seperti JS Protection Plan 2013. Masalah muncul ketika pasar saham lemah dan harga saham anjlok. Perusahaan tidak dapat menjual saham sebagai jaminan untuk pinjaman karena nilainya telah jatuh. Jika Jiwasraya adalah pemberi pinjaman, jika dia bersikeras menjual jaminan dengan harga rendah, dia bisa menderita kerugian.
Tercium Kecurangan Pemicu Kebangkrutan Jiwasraya
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendengar pelanggaran setelah menerima laporan dari Asmawi Syam, yang diangkat sebagai direktur Jiwasraya pada Mei 2018. Ada perbedaan dalam aset dan liabilitas dalam laporan keuangan tahun sebelumnya. Dalam laporan keuangan, laba bersih Jiwasraya mencapai Rp 2,4 triliun. Peningkatan sebesar 37,64% dari tahun sebelumnya. Premi bersih mencapai Rp 21,8 triliun, meningkat 21,52%, sementara pendapatan investasi meningkat 21,09%, mencapai Rp 3,86 triliun. Namun, Asmawi menganggap laporan keuangan agak aneh.
Dia juga meminta PricewaterhouseCoopers (PWC) untuk meninjau. Fakta adalah fakta. Hasil audit ulang menunjukkan bahwa laba bersih Jiwasraya tahun lalu tidak mencapai satu triliun, tetapi hanya Rp 360 miliar. Setelah konfirmasi, Asmawi tidak ingin sepenuhnya memahami alasan tekanan likuiditas yang menyebabkan kebangkrutan Jiwasraya. Dia juga meminta PricewaterhouseCoopers (PWC) untuk meninjau. Fakta adalah fakta. Hasil audit ulang menunjukkan bahwa laba bersih Jiwasraya tahun lalu tidak mencapai satu triliun yuan, tetapi hanya Rp 360 miliar. Setelah konfirmasi, Asmawi tidak ingin sepenuhnya memahami alasan tekanan likuiditas yang menyebabkan keterlambatan pembayaran kebijakan yang kadaluwarsa.
Sejauh ini, tanda-tanda kebangkrutan Jiwasraya dalam likuiditas menunjukkan kesalahan dalam manajemen investasi. Sebagian besar dana kelolaan diinvestasikan dalam sekuritas (surat berharga) di pasar modal, dan aspek tanah dan real estat yang tersisa, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan dua poin yang membuat likuiditas Jiwasraya sulit. Tren penurunan kinerja investasi sejalan dengan lemahnya kinerja pasar modal baru-baru ini. Jiwasraya, di sisi lain, berjanji untuk memberikan hasil tinggi kepada para pelanggannya.
Perolehan Premi yang Juga Turun
Pada tahun lalu, total pendapatan premi Jiwasraya mencapai Rp 21,9, tetapi hingga bulan ini, belum mencapai Rp 8 triliun. Dua hal ini membuat likuiditas Jiwasraya lebih sulit. Investasi dan pendapatan premium tidak dapat menebus kesenjangan likuiditas. Bahkan, OJK juga memperingatkan Jiwasraya untuk menjaga likuiditas agar kewajibannya tetap terjaga bagi pemegang polis diambang kebangkrutan Jiwasraya.
Untuk pembayaran yang terlambat ini, manajemen Jiwasraya menawarkan dua opsi kepada pemegang polis. Perpanjangan dana yang dikelola untuk paket tabungan pelanggan disebut dengan perpanjangan kontrak satu tahun. Jiwasraya menawarkan bunga 6% setiap tahun untuk opsi ini. Pada tanggal 15 Oktober 2018, Jiwasyara telah membayar bunga atas 1.286 polis asuransi rencana perlindungan JS dengan harga jatuh tempo sebesar Rp 96,58 miliar. Jumlah tersebut merupakan bunga dari pembayaran premi 802 miliar rupiah.
Untuk klien yang masih ingin menarik dana investasi mereka, saat kebangkrutan Jiwasraya membutuhkan waktu untuk membayar kembali pembayaran selama beberapa hari ke depan. Pembayaran yang terlambat akan diganti dengan bunga 5,75% per tahun. Bunga harian tambahan dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan dari tanggal jatuh tempo hingga pembayaran klaim. OJK akan terus memantau solusi perusahaan untuk pemegang polis dan menunggu proses investigasi BPK selesai. OJK tidak dapat membuat keputusan sendiri dalam kasus Jiwasraya. Koordinasi harus dilakukan dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Keuangan, yang mewakili pemerintah sebagai pemegang saham Jiwasraya.
Masalah kebangkrutan Jiwasraya tidak terjadi begitu saja sekarang. Empat tahun lalu, Dahlan Iskan juga mengungkapkan kebangkrutan perusahaan yang didirikan sejak 1859. Dahlan, yang saat itu menjabat Menteri BUMN, mengatakan bahwa pada 2014, Jiwasraya menyingkirkan ancaman kebangkrutan karena harus bertanggung jawab, utang sebelumnya adalah Rp6,7 triliun. Beban ini berasal dari krisis keuangan tahun 1998, yang menjangkiti industri perbankan dan keuangan.
Pemerintah Tidak Dapat Memberikan Dana Tambahan
Perbankan menjadi lebih mudah karena telah menerima bantuan besar dari pemerintah. Industri asuransi tidak. Masalah Jiwasraya dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu meningkatkan modal atau obligasi tanpa bunga (zero-interest bond). Pada saat itu, karena keterbatasan keuangan nasional, pemerintah tidak dapat memberikan dana tambahan.
Akibatnya, Menteri Keuangan telah meninjau dan memproses pembiayaan obligasi tanpa kupon. Namun, karena munculnya kasus Bank Century, rencana itu dibatalkan dan penyelamatan diperlukan. Tidak ada jalan lain, dan kebangkrutan Jiwasraya harus menemukan jalan keluar. Perusahaan harus dapat menyelamatkan nyawa hampir 10.000 agen dan lebih dari 1.200 karyawan.
Secara teknis, kebangkrutan Jiwasraya dinyatakan pada tahun 2009. Asetnya jauh lebih kecil dari kewajibannya kepada pemegang polis. Perbedaannya mencapai 6,7 triliun rupiah. Manajemen Jiwasraya di bawah Hendrisman Rahim percaya perusahaannya akan bangkit dari keterpurukan. Akibatnya, Jiwasraya telah berhasil meningkatkan kinerja operasinya, yang telah memenangkan kepercayaan dari pemegang polis, pemegang saham, reasuransi, OJK, Administrasi Negara Perpajakan dan semua pihak terkait.
Dengan kinerja yang baik, Ditjen Pajak setuju untuk Jiwasraya untuk menilai kembali aset khususnya. OJK juga terus membantu memulihkan dari kebangkrutan Jiwasraya. Pada akhirnya, Jiwasraya menyingkirkan beban keuangan dalam waktu singkat, dan membayar sejumlah besar pajak lagi pada tahun 2014.
Kasus ini dimulai dengan pengumuman manajemen pada 1 Oktober 2018, yang mengatakan bahwa perusahaan berada di bawah tekanan likuiditas dan harus menunda pembayaran polis Rp802 miliar. Ada masalah dengan produk rencana tabungan karena beberapa dana diinvestasikan di pasar modal. Investasi ini dianggap tidak berhasil karena gagal memenuhi pengembalian yang dijanjikan kepada pemegang polis. Manajemen tidak dapat mengurangi kerugian karena dapat dianggap berbahaya bagi negara dan diancam dengan kejahatan.
BUMN Turun Tangan
Masalah ini juga mengundang Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk turun tangan. Menteri BUMN Rini Soemarno menunjuk Kantor Audit Tertinggi (BPK) dan Otoritas Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit Jiwasraya. Jiwasraya bahkan menawarkan pembayaran di muka untuk bunga rollover kepada pemegang polis yang ingin mengubah kebijakan mereka. Bunga yang dibayarkan di muka mencapai 7% dari nilai bersih tahunan atau 7,49% dari nilai bersih sebagai solusi win-win bagi pemegang polis. Bagi mereka yang tidak menginginkan keseimbangan, Jiwasraya Management memberikan bunga pengembangan efektif bersih sebesar 5,75%.
Piter Abdullah, direktur penelitian di Pusat Reformasi Ekonomi Indonesia (CORE), menyarankan pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah manajemen keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) agar tidak berdampak buruk pada industri asuransi. Piter mengatakan kebangkrutan Jiwasraya akan menyulitkan perusahaan asuransi untuk menyediakan produk asuransi dan menghilangkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan asuransi secara keseluruhan. Kebangkrutan Jiwasraya dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dari agen asuransi lain, tetapi itu tidak akan sepenuhnya hilang.
Menurut Piter, pernyataan Kantor Audit Agung (BPK) tentang masalah Jiwasraya yang menimbulkan risiko sistemik semakin mempengaruhi citra dan perkembangan perusahaan asuransi lainnya. Dia menyebutkan bahwa risiko sistemik itu sendiri terjadi ketika banyak lembaga keuangan (seperti bank) menyetor uang ke Jiwasraya, ketika kebangkrutan Jiwasraya terjadi, mereka akan runtuh. Di sisi lain, Piter mengatakan bahwa sebagian besar dana yang disimpan di Jiwasraya adalah milik pelanggan individu dan bukan lembaga, sehingga risikonya relatif terbatas.
Berbeda dengan bank yang sumber pendanaannya berasal dari lembaga keuangan atau perbankan lainnya. Perlu diingat bahwa negara itu hanya tahu pasar uang antar bank, tidak ada pasar uang asuransi. Piter melanjutkan dengan mengatakan bahwa asuransi dasar tidak dapat mengidentifikasi risiko sistemik karena komposisi klien bukanlah lembaga keuangan asuransi lain, tetapi individu. Piter optimis bahwa industri asuransi Indonesia akan terus berkembang melalui pemerintah, yang akan segera menyelesaikan kasus Jiwasraya dengan memberikan prioritas pada klaim asuransi pelanggan.
Meskipun Kesulitan Masih Mendapat Penghargaan
Utang pelanggan mereka tidak tanggung-tanggung, mencapai Rp 12,4 triliun. Alasannya adalah manajemen yang buruk dari pengaturan investasi sebelumnya. Seperti semua orang tahu, Jiwasraya sendiri mengumpulkan banyak saham berisiko tinggi. Yang menarik, meski mengalami kondisi keuangan yang kompleks dan hampir terjadi kebangkrutan Jiwasraya, diketahui bahwa perusahaan milik negara ini masih menerima puluhan penghargaan dari berbagai agensi dan media. Salah satu penghargaan bergengsi Jiwasraya adalah Penghargaan BUMN dan Pemasaran 2018 dari BUMN Track pada November 2018 untuk kategori pengembangan produk. Penghargaan ini ditandatangani oleh Reinald Kasali.
Menurut data yang diterima, dari sisi lain kebangkrutan Jiwasraya mengumumkan laba 1,6 triliun rupiah pada 2016 dan meningkat menjadi 2,7 triliun rupiah pada 2017. Namun, laba bersihnya terkoreksi menjadi Rp 360 miliar. Dikatakan bahwa para akademisi yang sering menjadi hakim dari penghargaan tidak dapat dikaitkan dengan penipuan perusahaan. Karena penipuan di perusahaan asuransi terjadi secara diam-diam dalam hal investasi.
Sebagai referensi, Jiwasraya sendiri telah diaudit oleh kantor akuntansi besar PWC dan telah mengumumkan laba sebesar Rp 1,6 triliun pada 2016. Kemudian, pada 2017, direksi mengumumkan laba sebesar Rp 2,7 triliun. Tetapi direksi baru mencium bau penyimpangan dan meminta KAP untuk memeriksa lagi untuk mengoreksi laba bersih mereka menjadi Rp 360 miliar. Tidak hanya dari BUMN Track. Dilihat dari situs resmi, sepanjang 2018, Jiwasraya telah memenangkan banyak penghargaan dari Majalah SWA, Menteri Komunikasi dan Informasi, Markplus, Majalah Investor, WartaEkonomi, dan banyak perusahaan media dan asuransi.
