Grapadinews.co.id – BPJS Kesehatan merupakan solusi tepat untuk mengenalkan asuransi kepada masyarakat Indonesia. Dengan menyisihkan dana setiap bulannya, mereka bisa menggunakan fasilitas ini untuk berobat, perawatan kesehatan, hingga biaya di rumah sakit yang telah dipilih.
Kendati demikian beberapa waktu yang lalu masyarakat banyak mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dan cenderung dibedakan bagi pengguna BPJS. Namun sebagian besar juga menikmati fasilitas yang diberikan ini karena sangat membantu.
Diawasi langsung oleh pemerintah, kabarnya Wakil Presiden Jusuf Kalla menyinggung soal defisit yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan. Lantas langkah apa yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut?
Menyesuaikan premi
Seperti dilansir dari Bisnis.com, Presiden Jusuf Kalla mungkin akan melakukan penyesuaian premi setelah Pemilihan Umum 2019. Pasalnya poin tersebut baik dan terjangkau untuk rakyat. Namun hal ini begitu sulit dan bertentangan bagi BPJS itu sendiri. Akan tetapi pelaksanaan penyesuaian masih dalam tahap rencana.
Premi saat ini
Saat ini premi BPJS Kesehatan sebesar 23 ribu rupiah per bulan. Angka tersebut dinilai masih cukup tinggi, tetapi di lain sisi saat akan mendekati pemilu pemerintah tidak akan mengambil langkah non populis, misal menaikkan harga kebutuhan masyarakat.
Oleh sebab itu, Wakil Presiden menegaskan bila pembahasan soal premi ini akan dibahas setelah pemilu. Bulan April nanti akan dilakukan penerapan terkait solusi.
Perbandingan dengan premi negara lain
Bila dibandingkan dengan Vietnam yang preminya 60 ribu rupiah per bulan, maka Indonesia termasuk murah. Akan tetapi menurut Jusuf Kalla, negara ini harus bercermin pada Yunani.
Negara tersebut pernah mengalami guncangan ekonomi, sehingga permasalahan pun sama seperti yang dihadapi oleh Indonesia. Untuk meningkatkan defisit itu sendiri, pemerintah masih mengupayakan promotif dan preventif.
Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Dengan demikian kedepannya jumlah warga yang sakit lebih sedikit.
Langkah yang harusnya diambil
Selama ini BPJS Kesehatan dinilai hanya menunggu pembayaran dari masyarakat saja tanpa memberikan gerakan yang mengumandangkan pentingnya kesehatan. Harusnya instansi tersebut turut mensponsori pertandingan olahraga atau kegiatan kebersihan masyarakat sebagai cara untuk meningkatkan kesadaran pentingnya kesehatan.
Di samping itu solusi tersebut juga perlu didukung oleh pemerintah daerah yang nantinya diharapkan turut serta dalam kegiatan promosi kesehatan. Peran aktif Perda terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional dinilai penting untuk mengatasi defisit.
Pengawasan langsung oleh Pemerintah Daerah ini diharakan bisa menyelesaikan masalah Jaminan Kesehatan secara independen, sehingga tidak semuanya diserahkan ke pusat.
Problem defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan rencananya akan diselesaikan usai Pemilu 2019. Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap Jaminan Kesehatan lebih mempromosikan pentingnya Kesehatan yang juga didukung pula oleh Pemerintah Daerah.
