Grapadinews.co.id – Bea Cukai dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bersama University Network for Indonesia Export Development (UNIED) dilaporkan merilis survei tentang manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).
Menurut penuturan Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi di Jakarta pada Senin (18/2/2019), agenda tersebut memberikan beberapa hasil. Utamanya bagaimana hal tersebut mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Berikut ini merupakan rangkaian acara dan dampak yang dibahas dalam pertemuan.
Hasil survei
Heru Pambudi mengatakan bahwa rasio ekspor terhadap impor yang menggunakan fasilitas KB dan KITE sebesar 2,40, maka setiap USD1 bahan baku yang diimpor menghasilkan USD2,40 produk yang telah diekspor. Sementara itu, kontribusi nilai ekspor KB dan KITE telah mencapai Rp780,83 triliun atau setara dengan 34,37% nilai ekspor nasional.
Jika dihitung, angka tersebut sudah mencapai Rp402,5 triliun terhadap perekonomian. Itu artinya, kedua fasilitas tersebut memberikan pengaruh positif untuk mendorong naiknya perekonomian di berbagai sektor industri di seluruh wilayah Indonesia. Pencapaian tersebut sudah sejalan dengan langkah yang diupayakan pemerintah dalam mendorong ekspor nasional.
Tenaga kerja
Perolehan itu tidak luput dari peran serta sumber daya manusianya. Dilaporkan bila jumlah SDM yang diserap dari pemanfaatan fasilitas ini telah mencapai 1,95 juta orang. Perinciannya yakni 97% dari seluruhnya merupakan tenaga kerja lokal.
Di samping tu, nilai penerimaan dari pajak pusat mencapai 85, 49 triliun rupiah dan 5,11 triliun rupiah dari pajak daerah. Sebelumnya dipaparkan bila nilai investasi dari kedua fasilitas sebesar 178,17 triliun rupiah. Indirect economy yang diciptakan oleh aktivitas tersebut mencapai 95.251 jaringan dari usaha langsng dan 268.509 usaha tidak langsung. Angka tersebut sudah mencakup bidang akomodasi, makanan, transportasi dan perdagangan.
Survei kedua untuk memastikan keadaan ekonomi
Sebelum dilakukan survei ini, Bea Cukai bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), serta Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pernah melakukan survei pertama. Suvei kedua ini disebutkan bila memiliki hasil yang sama dengan lalu.
Adapun tujuan dari pelaksanaan kedua ini adalah untuk memastikan bahwa dampak ekonomi fasilitas KB dan KITE tetap positif. Selain itu juga perlu adanya penajaman perumusan formulasi kebijakan selanjutnya.
Perwakilan Bea Cukai mengatakan bahwa dampak positif yang ditimbulkan kemudian mendorong mereka untuk terus berinovasi demi meningkatkan ekspor. Salah satu yang telah terbukti bisa mewujudkan itu semua yakni KITE dan KB, maka kini peraturan terkait KITE Pembebasan dan KITE Pengembalian sedang dibahas kembali.
Dilansir dari Sindonews bila peraturan tersebut sebenarnya merupakan penyederhanaan dan deregulasi dari kebijakan sebelumnya. Maka pada 18 Februari 2019 dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 160/PMK.04/2018 dan nomor 161/PMK.04/2018.
Perbedaan hasil KB dan KITE
Dalam gelaran tersebut juga disebutkan bila fasilitas KB dan KITE memiliki orientasi yang berbeda-beda. Masing-masing juga memiliki wilayah jangkauan. Misalnya saja fasilitas KB yang diorientasikan pada industri padat karya. Sementara fasilitas KITE untuk indutsri padat modal. Keduanya menunjukkan pilihan area industri di Pulau Jawa.
Akan tetapi pilihan dari orientasi tersebut juga dikembalikan pada efisiensi dan produkstivitas dari masing-masing industri. Pada peningkatan ekspor hasil perkebunan serta peternakan harus melalui KB sapi dan KB Hortikultura. Sedangkan untuk industri pangan dan olahan CPO melalui KB hilirisasi CPO. Kemudian ada pula indsutri kreatif serta tematik melalui KB Fashion muslim.
Pemerintah sedang gencar-gencarnya meningkatkan ekspor untuk memperbaiki perekonomian. Tidak hanya berfokus pada satu jenis bidang, beragam sektor juga kembali ditinjau untuk diketahui sejauh mana perkembangannya. Masing-masing memiliki potensi untuk dijual ke pasar yang lebih luas.
